Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

61

masyarakat. Embrio ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pemerintah pusat maupun daerah serta para elit politik lambat
laun akan pulih kembali. Kepercayaan masyarakat terhadap
pimpinan dan wakilnya di DPRD atau DPR merupakan modal
utama dalam integrasi bangsa untuk mewujudkan NKRI yang
kokoh. Potensi disintegrasi lambat laun akan memudar.
Semua berkonsentrasi untuk memajukan daerahnya masing-
masing sehingga pembangunan nasional dapat berjalan
sebagaimana mestinya.
3) Ekonomi

Pengetahuan tentang bahaya korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) kepada semua lapisan masyarakat melalui
media cetak, elektronik dan kurikulum pendidikan secara
kontinyu diberikan. Cita-cita reformasi untuk memberantas
KKN tetap harus digelorakan. Pemberian pendidikan dan
pengetahuan akan bahaya KKN dan penggeloraan cita-cita
reformasi akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
dalam mencegah dan melaporkan bila terjadi tindak pidana
korupsi.

Peningkatan kapasitas SDM penegak hukum secara
rutin harus ditingkatkan, termasuk pemenuhan kebutuhan
dasar para penegak hukum untuk hidup normal dalam ikatan
keluarga seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Gaji
yang diberikan kepada penegak hukum ini dihitung secara
rasional agar mereka dapat hidup selama satu bulan tanpa
mencari tambahan lain.

Apabila semuanya dapat berjalan secara beriringan,
maka KKN yang selama ini telah menggerogoti keuangan
Negara dan masyarakat Indonesia dapat ditekan. Uang yang
diselamatkan dapat digunakan untuk membiayai
pembangunan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan Iain-
lain. Dengan demikian maka tujuan untuk meningkatkan taraf