Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

80

relevan agar kebijakan pengelolaan dapat dijalankan dengan
landasan pengetahuan yang ilmiah dan relevan serta mencapai
hasil yang diharapkan.

Dengan adanya keterlibatan para akademisi dan para
pakar, Proses transfer pengetahuan dan teknologi dapat
diarahkan untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya
masalah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah per-
batasan darat antara Kaltara dan Kaltim dengan Malaysia
sehingga dapat segera diambil langkah-langkah dan solusi
strategis untuk menyelesaikan pengelolaan perbatasan secara
komprehensif, integral dan holistik. Melalui penerapan strategi-
strategi yang melibatkan akademisi dan pakar, diharapkan
pengelolaan wilayah perbatasan darat akan semakin mantap,
yang ditandai dengan berkurangnya kegiatan illegal di kawasan
perbatasan serta meningkatnya kesadaran bela negara di
kalangan masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah
perbatasan.

2) BNPP bersama pemangku kepentingan lainnya,
menyusun rencana tentang pemberian dukungan supervisi,
konsultasi dan evaluasi terkait peningkatan kualitas SDM BPP
Provinsi dan BPP Kabupaten serta masyavakat di wilayah
perbatasan. Walaupun sudah banyak pendelegasian
kewenangan dan pelimpahan kekuasaan kepada BPP Provinsi
dan BPP Kabupaten namun proses supervisi, konsultasi dan
evaluasi tetap harus dilakukan sebagai bagian dari tata kelola
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hal ini bertujuan agar pendelegasian kewenangan
pemerintah pusat, terutama di bidang pengelolaan kawasan
perbatasan darat oleh para BPP Provinsi dan BPP Kabupaten
dapat berjalan sesuai dengan landasan, cita-cita dan tujuan
nasional.

Dalam konteks pengelolaan kawasan perbatasan darat
ini, meskipun pihak BPP Provinsi maupun BPP Kabupaten