Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

78

mudah dilakukan, dan ini dapat memberikan kontribusi pada
pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Dalam aspek pegembangan kemitraan dalam pengelola-
an perbatasan, hams direncanakan bagaimana membangun
dan memperluas kemitraan dengan semua stakeholders/
pemangku kepentingan dan jaringan strategisnya, yang
memiliki visi dan misi yang sejalan untuk mendongkrak
pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat diperbatasan secara nyata. Pola
kemitraan yang akan dilaksanakan melibatkan semua sektor
termasuk lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi
untuk memajukan wilayah perbatasan.

Agar rencana tersebut diatas dapat berjalan dengan
lancar dan mencapai hasil yang diharapkan, perlu dibentuk
organisasi gabungan yang terdiri dari semua stakeholders.
Organisasi yang dibentuk ini harus dapat melaksanakan
kerjasama ekonomi regional dan pola kemitraan dikawasan
perbatasan. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya maka
perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi dimulai
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran.
Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini ditujukan untuk men-
cegah supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap pencapaian
sasaran, dan yang lebih penting adalah mencegah terjadinya
penyimpangan terhadap dukungan anggaran dan kemungkinan
adanya upaya-upaya pengusaha hitam untuk memonopoli
perdagangan di wilayah perbatasan.

Melalui kerjasama ekonomi regional dan pengembangan
kemitraan, kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan
akan meningkat. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat, dapat menghilangkan keterpengaruhan negara
tetangga terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia yang
ada di kawasan perbatasan. Dengan nasionalisme yang tinggi
maka akan dapat mewujudkan terjaminnya penegakan