Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
92
sebelumnya menjadi monopoli sektor publik menuju ke arah kemitraan yang
saling mendukung dan menguntungkan.
Dimensi lainnya dari manajemen pelayanan adalah urgensi untuk
memberikan "better value for moneys yang berarti sejauh mana pemerintah
daerah mampu melaksanakan pelayanan dan pembangunan secara ekonomis,
efektif dan efisien.
Di samping itu muncul juga tuntutan yang semakin intens agar
masyarakat dilibatkan dalam penentuan standar kualitas dan kuantitas
pelayanan. Masyarakat sebagai customer dan sekaligus citizens makin
mempunyai pengaruh dalam menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang
diinginkan. Masyarakat menjadi lebih terlibat dalam menentukan jenis
pelayanan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, bagaimana penyediaan
pelayanan tersebut dan siapa yang menyediakannya.
Dalam peningkatan pelayanan publik yang diharapkan adalah sebagai
berikut:
1) Penyediaan fasilitas pelayanan publik idealnya dapat diarahkan pada dua
target utama yaitu tersedianya fasilitas publik yang lebih merata baik di
wilayah perdesaan maupun perkotaan, dan memiliki nilai kemanfaatan
yang tinggi bagi masyarakat terutama jika dikaitkan dengan pertumbuhan
dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah.
2) Peningkatan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi
daerah diharapkan akan membantu penyelenggaraan program pelayanan
publik daerah. Pemerintah daerah diharapkan memiliki sense of social
crisis sehingga program yang terkait dengan pelayanan publik tidak
didekati dengan keproyekan tapi benar-benar secara realistis sesuai
dengan kebutuhan.
3) Partisipasi masyarakat sipil perlu didorong ke arah terbangunnya sinergi
antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil dalam proses
pengambilan keputusan strategis dalam penyediaan pelayanan publik.
4) Penyediaan pelayanan publik perlu diarahkan pada semakin
meningkatnya peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan
