Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
87
menurunkan produktivitas daerah tersebut yang secara kumulatif akan
menurunkan produktivitas nasional.
Kemampuan keuangan Daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-
sumber pajak (tax objects) dan tingkat hasil (buoyancy) dari obyek tersebut.
Tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (tax bases)
responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi obyek
pengeluaran seperti inflasi, pertambahan penduduk dan pertumbuhan
ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan
baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Davey,1989:h,41).
Sumber pendapatan potensial yang dimiliki Daerah akan menentukan
juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap Daerah mempunyai potensi
pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya
alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk.
Sebagai contoh bagi hasil pajak pendapatan dan pajak perusahaan kepada
Pemda dilakukan di negara-negara Eropa Barat seperti Denmark, Itali,
Norwegia, Swedia, Swiss, dan beberapa kota di USA.
Thailand dan Jepang memberikan bagi hasil pajak minyak bumi.
Sedangkan di Turki, Pemda memberikan bagi hasil terhadap pajak-pajak yang
dipungut dalam wilayah Pemda yang bersangkutan. (Davey, 1989).
Persoalan penting lainnya adalah sulitnya mengetahui agregat biaya
yang dibutuhkan oleh Pemda di Indonesia. Apabila kita mengambil
komparasi dengan negara maju (seperti Inggris), di mana biaya agregat dari
Pemda sangat jelas terukur melalui SSA (Standard Spending Assessment)
yang disusun berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan
adanya SSA tersebut perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui
mekanisme grant secara relatif dapat lebih objektif dilakukan atas dasar
GREA (Grant Related Expenditures Assessment). Penerapan prinsip ultra
vires (Pemda hanya melakukan tugas-tugas otonominya saja)
memungkinkan perhitungan secara terukur ini.
Hal ini jelas kurang dapat diterapkan di Indonesia sepanjang tidak
dilakukan penyusunan standard of services yang disediakan Pemda. Tidak
adanya penentuan standard o f services akan mengakibatkan kaburnya
