Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

penggelembungan suara, kesemrawutan, dan ketidaksiapan panitia menyiapkan
perangkat pemilihan serta pelanggaran lainnya.

Menurut pendapat penulis, dari keempat tulisan dalam buku di atas tentang
peran pemimpin tingkat nasional dan pelaksanaan demokrasi, Pemilu merupakan
tempat penyaluran aspirasi masyarakat dalam proses demokrasi untuk mencari
pemimpin tingkat nasional yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Namun
Didalam pelaksanaan demokrasi melalui Pemilu Indonesia masih terjadinya
berbagai pelanggaran dari tahap pendaftaran, perekrutan sampai dengan proses
penghitungan suara serta penetapan pemenang oleh KPU. Langkah-langkah
penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslu, Bawaslu, Polri serta berbagai
instansi terkait atas terjadinya pelanggaran hukum pemilu tersebut belum
dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu
yang dilakukan selama ini belum mampu mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Oleh karena itu diperlukan peran pemimpin tingkat nasional yang secara
kolektif dapat menjaga dan mengawal pelaksanaan proses demokrasi tersebut
menjadi pemilu yang berkualitas, yang diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil (“luber” dan “jurdil”) sesuai asas-asas
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dan akhimya akan dapat melaksanakan
keberlanjutan pembangunan nasional secara menyeluruh menuju masyarakat yang
adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

Dikaitkan dengan hal tersebut diatas dalam hal ini penulis membahas
Taskap dengan judul “Optimalisasi Peran Pemimpin Tingkat Nasional Guna
Mewujudkan Pemilu 2014 Yang Berkualitas Dalam Rangka Ketahanan Nasional.”

24