Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
12. Peran Pemimpin Tingkat Nasional Saat ini
Berbagai pujian dan kritik terhadap kualitas pemimpin di tingkat nasional
saat ini datang dari berbagai elemen dan sumber, yang tentu saja masing-masing
memiliki argumentasi yang beragam pula. Pujian terhadap kualitas pimpinan
tingkat nasional umumnya datang dari luar negeri dengan sudut pandang prestasi
ekonomi Indonesia yang terus tumbuh ditengah kelesuan perekonomian dunia dan
perkembangan demokrasi yang semakin baik, dan penyelenggaraan Pemilu 1999
sampai dengan Pemilu 2009 yang berlangsung aman, serta pemilihan kepala daerah
langsung sejak tahun 2005 yang berlangsung relatif lancar dan terselenggara
dengan baik.
Sedangkan adanya berbagai kritikan terhadap kualitas pimpinan tingkat
nasional sebenamya merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat dan
kerinduan mereka tentang pemimpin tingkat nasional yang mampu memahami
aspirasi rakyat untuk kesejahteraan rakyat.
Di bawah ini akan diuraikan pencapaian peran pemimpin tingkat nasional
dalam upayanya mewujudkan pemilu-pemilu yang berkualitas yang walaupun
masih memiliki kelemahan, tetapi beberapa pencapaian berikut ini merupakan sisi
positif yang sudah dicapai para pemimpin tingkat nasional sesuai konteks
kebijakan dan situasi nasional yang melingkupinya. Pencapaian ini sekaligus
menjadi tantangan bagi pemimpin tingkat nasional dalam rangka melaksanakan
Pemilu 2014 yang semakin berkualitas. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain:
a. Pengembangan Kebijakan tentang Pemilu dan Penyelenggaraan
Pemilu yang Berasaskan Konstitusi.
Salah satu kritik terhadap pemimpin tingkat nasional pada era Orde
Barn adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai belum sepenuhnya
demokratis dan adanya pengekangan kebebasan politik. Ketika masa
reformasi, para pemimpin tingkat nasional berupaya membuka kembali
kebebasan berpartai dan berupaya mengembalikan penyelenggaraan pemilu
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi melalui Pemilu tahun 1999, 2004 dan
2009.
Selama masa tersebut pemimpin tingkat nasional telah menghasilkan
berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang menyertainya untuk
26
