Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

Kedua dimaksudkan agar ada efek jera terhadap para
pemimpin yang melakukan tindak pidana. Dengan upaya-
upaya tersebut diharapkan akan meningkatkan moral dan
etika kenegarawanan para pemimpin, sehingga kepercayaan
rakyat terhadap para pemimpinnya akan meningkat pula.

3) Para pemimpin di tingkat pusat dan daerah perlu
meningkatkan kepekaan dan kepedulian, sehingga lebih
responsif serta adaptif terhadap aspirasi rakyat.
Kenegarawanan seorang pemimpin akan tercermin dari
kemampuannya untuk mendengarkan rakyat, menjaring
aspirasi masyarakat di tingkat grass-root, serta
mengakomodasi langsung dalam bentuk tindakan kongkrit
(action) untuk memperbaiki keadaan.

Implementasinya dapat dilakukan melalui perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan, serta secara
intensif turun ke lapangan, untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian secara langsung terhadap berbagai
program/kebijakan yang telah ditetapkan. Upaya ini
merupakan bentuk cross-checking antara pemimpin, aparatur
pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat (user).

4) Pemimpin tingkat nasional berkomitmen untuk
menjaga netralitas dengan berdiri di atas semua kepentingan,
kelompok dan partai politik, karena pengabdiannya semata-
mata ditujukan untuk kepentingan nasional. Sikap
kenegarawanan bagi seorang pemimpin ialah sikap dan
pilihannya untuk menjadi independen. Dalam realitas politik di
Indonesia saat ini, dualisme fungsi yang dimiliki oleh
pemimpin baik di dalam struktur negara maupun struktur
partai politik telah menimbulkan konflik kepentingan.
Semestinya, ketika kader partai terpilih menjadi pemimpin
tingkat nasional atau pejabat negara, maka kepentingan