Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

34

semakin lemahnya integritas pemimpin informal, yang sejatinya
keberadaannya mampu mencegah dan menangani konflik sosial
di daerah. Tentunya fenomena tersebut menjadi hal fundamental
postur pemimpin informal di daerah yang tidak dipersiapkan untuk
mampu merespon dan menangani konflik sosial yang terjadi
di daerah karena keberadaannya saat ini belum tersentuh secara
optimal oleh pemerintahan pusat dan Pemda kecuali hanya untuk
mendukung kepentingan-kepentingan politik pejabat pada saat-saat
menjelang Pilkada dan kepentingan kelompok lainnya.

b. Keberadaan pemimpin inform al dalam penanganan
konflik sosial di daerah belum didukung sarana dan prasarana
pendukung yang memadai.

Pemimpin informal di daerah merupakan figure dan panutan
masyarakat di daerah, sehingga keberadaan dan perannya menjadi
sedemikian penting dan strategis dalam merespon kompleksilas
permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sejatinya
tidak semua pemimpin informal yang ada di daerah adalah mereka
yang mempunyai kemampuan ekonomi yang mumpuni dan pada
kenyataanya masih banyak diantara mereka yang mempunyai
kehidupan ekonomi yang sederhana saja sehingga tidak bisa
berbuat yang lebih banyak dalam pengeluaran belanja diluar
kebutuhan pribadinya termasuk dalam hal penanganan konflik sosial
yang terjadi di daerah. Namun peran tersebut sedemikian lemah
dikarenakan sarana pendukung yang dimiliki sedemikian terbatas
bahkan keberadaan pemimpin informalpun tidak memiliki anggaran
operasional dari Pemda. Hal inilah yang menjadikan pemimpin
informal sangat terbatas dalam penanganan konflik sosial yang
terjadi di daerah. Tidaklah berlebihan sekiranya keberadaan
pemimpin informal di daerah dalam upaya penanganan konflik sosial
yang dilaksanakan memerlukan sarana pendukung yang efektif
dengan anggaran yang memadai untuk mampu berperan lebih