Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

20

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus
dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu
menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan
teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak
dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang
diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
Undang-undang ini juga mengantisipasi, walaupun pasar nasional
semakin terbuka sebagai akibat globalisasi harus tetap menjamin
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu,
jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di
pasar.

g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Undang-undang ini mengatur antara lain tentang penyelenggaraan
karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagai salah satu wujud
pelaksanaan kewajiban internasional; antisipasi dan kesiagaan
terhadap penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu;
upaya pencegahan masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu
area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia hama dan
penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu
tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumber daya alam
hayati melalui karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh Pemerintah;
dan menjamin kepastian hukum penyelenggaraannya.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang keamanan, mutu dan
gizi pangan. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pembagian
tugas bidang keamanan pangan oleh beberapa sektor terkait. Selain
itu, juga diatur mengenai penetapan mengenai keamanan pangan yang