Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari PHKA juga masih kurang
terampil melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri sebagai
Koordinator Pengawas Penyidik (Korwas PPNS) sehingga
mengakibatkan keengganan para penyidik PPNS tersebut melakukan
penahanan, karena secara umum apabila melakukan penahanan
terhadap pelaku kejahatan tindak pidana satwa iiat masih dilakukan
atau dititipkan ke Polri dengan pertimbangan belum tersedianya
Rumah Tahanan Negara bagi penyidik PPNS tersebut, disamping itu
juga masih sering terjadi berkas perkara yang diajukan kepada jaksa
selaku penuntut juga masih sering bolak balik sehingga memakan
waktu yang lama bahkan ada yang berakibat dikeluarkannya
tersangka dari tahanan demi hukum karena batas kewenangan
penahanan oleh penyidik telah habis

c. Aspek Perilaku (Attitude)

Perdagangan illegal satwa liar merupkan kejahtan yang
terorgnisir dan sering melibatkan aparat keamanan bahkan penegak
hukum yang seharusnya memberantas kejahatan ini, mengingat
kejahatan ini sangat besar keuntungannya dari segi finansiil
disamping dampaknya jauh merugikan bagi Negara karena
berkurangnya spesies satwa liar tertentu yang merupakan kekayaan
Negara dan tidak ternilai harganya .

Faktanya, sampai dengan saat ini perdagangan satwa liar di
kian marak terjadi di Indonesia, hal ini menjadi bahasan pada acara “
Citizen Jounalism:Roadshow to Campus” dengan tema “ Perdagangan
(legal Satwa Liar “, yang diselenggarakan pada tanggal 14 maret 2013
di Auditorium Kampus A Universitas Persada Indonesia (WWF
Indonesia, 15 Maret 2013) , dimana pada acara tersebut pakar
psikologi Indonesia. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono menguraikan
bahwa karakter para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar
adalah mereka sebagai individu yang unik, yang suka mencari
perhatian dan sensasi yang disebabkan oleh dorongan faktor