Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
23
dapat ditekan sehingga pembinaan terhadap rasa kebangsaan dan kesatuan
dapat di tingkatkan.
8. Peraturan dan Perundangan Terkait
Selain didasarkan pada paradigma nasional, kajian ini juga didasarkan kepada
undang-undang, peraturan dan Instruksi Presiden yang yang berlaku di Indonesia.
Beberapa peraturan dan perundangan yang terkait secara langsung dengan
pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang
ini mengatur RPJP selama 20 tahun, RPJM Kementerian/Lembaga atau Rencana
Strategi (Renstra) Kementerian/Lembaga selama lima tahun. Dalam undang-
undang ini diatur tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut. Dalam undang-
undang ditetapkan tahapan perencanaan pembangunan nasional, yaitu:
penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan
evaluasi pelaksanaan rencana.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Undang-undang ini mendasari arahan dan prioritas pembangunan
Indonesia antara tahun 2005-2025. Undang-undang ini antara lain mengatur
bahwa pada tahun terakhir seorang Presiden menduduki posisinya wajib
menyusun Rencana Keija Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode
pemerintah Presiden berikutnya.
