Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

mempertahankan kemandirian ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan untuk mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman,
baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan tujuan nasional
yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan pembangunan
nasional, maka pelaksanaan tersebut harus dibarengi dengan keuletan dan
ketangguhan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan.Konflik komunal atau konflik sosial merupakan
ancaman yang dapat menghambat bagi kelancaran pembangunan nasional.

8. Perundang-Undangan yang digunakan

Guna mendukung keberhasilan proses penanganan konflik komunal atau
konflik sosial, maka akan direferensikan peraturan perundang-undangan yang oleh
Penulis dinilai relevan guna mendukung pemecahan permasalahan, meliputi
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial , Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang
penanganan konflik sosial. Dalam Undang-undang ini secara substansi
menjelaskan tentang pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan
pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara
kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian
perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem