Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

15

4) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagai pengganti
Keputusan Presiden No. 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun anggaran
berlaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang tentang
anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun
anggaran yang mencakup; pendapatan negara, belanja negara,
defisit belanja, pembiayaan defisit, dan surplus pendapatan
negara. 25
5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, yang menjelaskan
dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola
pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan
reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.

b. Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa
melaksanakan pedoman ini secara konsisten akan dapat
mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan
penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari APBN dan
atau APBD.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bahwa jasa konstruksi
mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional
sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan
tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,
hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan
peran masyarakat, diatur juga mengenai pelelangan umum yang

25 Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.