Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

52

Pola hubungan sistem kerja antar Pemerintah Pusat dan
Pem erintah D aerah juga term asuk pola hubungan antar kem enterian
belum diatur dengan rapi sehingga banyak terjadi tumpang-tindih aturan
yang setiap sektor atau pem angku kepentingan m erasa kepentingannya
yang utam a sehingga segala perm asalahan yang terjadi bukannya
diselesaikan dengan baik m alah m em buat perm asalahan baru yang lebih
rumit dan tidak terselesaikan dalam jangka panjang.

d. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

Penegakan hukum m em ainkan peranan penting dalam
m en ja la n k a n regulasi dan kebijakan yang ada. P ada kondisi sekarang ini
p e n e g a k a n hukum m asih lem ah, hal ini terlihat deng an m asih banyaknya
pertam bangan tanpa izin yang bentuknya kecil tetapi banyak dan m erata.
Perm asalahan tum pang tindih dan penerbitan IU P oleh Bupati/W alikota
yang tidak sesuai dengan ketentuan dan m elanggar hukum jarang yang
diproses oleh para penegak hukum sehingga tidak menimbulkan efek
jera. H al ini dise b a b k a n lem ahnya pen e g a k a n hukum dalam pengelolaan
pertam bangan oleh para penegak hukum.

Dengan sem akin banyak IU P pertam bangan mineral dan
batubara serta luasnya daerah yang harus diawasi sem entara jumlah
personil pengaw as pertam bangan sangat terbatas terlebih lagi jumlah
aparat penegak hukum yang juga sangat terbatas m enyebabkan sub
sektor minerba kurang optimal dalam hal pengelolaaanya sehingga
ketahanan energi sulit tercapai dan pada akhim ya dapat m engham bat
pelaksanaan tujuan pem bangunan nasional yang diharapkan.