Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

50

batubara yang dilakukan di daerah hams bisa mencerminkan ke-
Indonesiaan dengan parameter efisiensi, stabilitas, konservasi,
keberlanjutan. Kendala terbesar untuk melakukan transformasi konsep
"management resource” ke "governing resource” dalam pengelolaan sub
sektor mineral dan batubara adalah rendahnya kapasitas kelembagaan
yang ada. Seharusnya keberadaan Dinas ESDM di Daerah
(Prov/Kab/Kota) dapat berkontribusi dalam pengelolaan pertambangan
minerba yang lebih baik. Dan kenyataannya hingga saat ini, masih
dijumpai carut marut tata kelola pertambangan yang ditunjukkan dengan
banyaknya jumlah IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah yang
belum CnC.

Ada korelasi antara rendahnya kapasitas kelembagaan dengan
kualitas Sumber Daya Manusia yang ada. SDM berkualitas merupakan
syarat utama dalam kualitas pengelolaan mineral dan batubara
sementara jumlah dan kualitas SDM yang tersedia masih sedikit dan
belum berkualitas maka menyebabkan pengelolaan minerba belum
optimal guna mendukung ketahanan energi sehingga sumber daya
batubara belum dapat mencapai tujuan pembangunan nasional seperti
yang diharapkan.

Untuk pengelolaan batubara dibutuhkan sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi agar dapat mengelola batubara dengan baik
dan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ditemukan di dalam
pengelolaan batubara. Perubahan ini membutuhkan sumber daya
manusia yang berkualitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
pertambangan mineral dan batubara. Atas dasar ini maka sangat
dibutuhkan sumber daya manusia pengelola pertambangan mineral dan
batubara yang berkualitas terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Provinsi termasuk pejabat pengawas dan inspekturtambang
untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pengawasan
pertambangan mineral dan batubara.