Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

51

b. Belum efektifnya regulasi dan kebijakan Minerba

Keefektifan regulasi dan kebijakan batubara sangat dibutuhkan
agar pengelolaan batubara menjadi optimal. Regulasi dan kebijakan
yang ada pada saat ini masih belum lengkap dan sempurna. Masih
banyak isu-isu yang terutama terkait dengan sektor lainnya belum
dilengkapi dalam regulasi dan kebijakan minerba.

Di dalam UU Rl No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
banyak memuat bentuk pengawasan yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang
belum dibuat regulasi dan kebijakan turunannya termasuk NSPK
(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). Masih adanya Regulasi dan
kebijakan pengelolaan batubara yang sampai saat ini belum tersusun
dan dilaksanakan, sebagai contoh penyusunan Kebijakan Batubara
Nasional, dan kebijakan mengenai pengendalian produksi batubara.

Untuk pengelolaan batubara juga masih belum optimal
dikarenakan perencanaan pengelolaan energi juga belum maksimal saat
ini. Ini terlihat dari RPP Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang belum
juga ditetapkan menjadi PP KEN akibat belum selarasnya pemikiran
tentang komposisi energy mix juga menjadi permasalahan yang serius
sehingga pengelolaan batubara belum optimal dikarenakan masih
beorientasi ekspor dan belum dimaksimalkan untuk penggunaan di
dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dalam bentuk energi
listrik.

c. Belum sinerginya dalam pengelolaan sumber daya mineral
dan batubara

Untuk mengelola sumber daya batubara dengan optimal bukan
hanya pengelolaan sumber daya mineral batubara saja tetapi sangat
terkait dengan sektor lainnya dan seluruh pemangku kepentingan.
Keterkaitan yang saling mendukung dibutuhkan agar pengelolaan
sumber daya batubara menjadi optimal.