Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

14. Permasalahan Yang Dihadapi
a. Ketidakakurasian dari DPT dan Orientasi Calon Kepala Daerah
(Kandidat)
Buruknya koordinasi KPUD dengan KPU pusat mengenai
daftar calon pemilih tetap dan fasilitas penyelenggaraan Pilkada yang
maksimal belum dapat diberikan oleh KPUD sebagai lembaga
penyelenggara pilkada di wilayah, pendaftaran parpol peserta Pilkada,
verifikasi dan penetapan/pengumuman partai politik peserta Pilkada,
pengundian dan penetapan nomor urut partai politik, penyelesaian
sengketa tata usaha Negara, pemutakhiran/penyusunan dan
pengumuman DPT (daftar pemilih tetap), penyusunan & penetapan
DPT (daftar pemilih tetap) di wilayah, penataan & penetapan dapil,
daftar calon anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi/kabupaten/kota,
verifikasi & pengumuman DCT (daftar calon tetap) anggota DPD,
verifikasi & pengumuman DCT (daftar calon tetap) anggota DPR &
DPRD, penyelesaian sengketa penetapan DCT (daftar calon tetap)
anggota DPR, DPD & DPRD semua itu masih terkendala pada faktor
kurangnya profesionalitas lembaga penyelenggara Pilkada. Karena
kurang koordinasi dan tingkat profesionalitasan dari lembaga KPUD
mengakibatkan banyaknya protes dan kekecewaan dari partai politik
yang mengikuti pilkada di daerah, sehingga dapat mengganggu
keamanan penyelenggaraan pilkada.
Dalam pelaksanaan pilkada yang lalu, berbagai bentuk
penyimpangan terjadi sepanjang masa dilaksanakannya pilkada.
Dibalik itu semua yang mengesankan adalah adanya akselerasi
partisipasi politik dari rakyat yang meningkat, baik berbentuk
pengerahan massa dalam jumlah yang besar maupun opini politik
yang meluas. Anggota masyarakat terutama dari kalangan bawah
yang terpicu oleh berbagai iming-iming menggiurkan atau janji-janji
yang muluk-muluk dalam kampanye, pengaruh dari black campaign
(kampanye hitam) yang saling menjatuhkan kandidat calon legislatif
daerah, money politics (politik uang) dan kontes jual beli suara antar

38