Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

kampanye, dimana masih sering terjadi money politics dan black campaign,
kurangnya pemahaman masyarakat umum mengenai aspek dan materi
terkait penyelenggaraan pemiludan untuk diantisipasinya sejak awal dapat
dilakukan melalui deteksi dini, peringatan dini, tangkal awal agar tidak
berkembang menjadi gangguan nyata, yang dapat mengganggu dan
menghambat penyelenggaraan baik pemilu nasional maupun pilkada.
Berbagai potensi kerawanan tersebut, dapat terjadi dalam setiap tahapan
Pilkada berupa pelanggaran tindak pidana Pilkada, termasuk tindak pidana
umum, yang harus dapat di kelola dan ditangani oleh polri secara
professional, tranparan dan akuntabel. Terkait tindak pidana Pilkada, melalui
kerja sama polri dengan Kejaksaan, KP U dan Bawaslu, diharapkan dapat
mengoptimalkan peran sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu),
sehingga dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran Pilkada
yang terjadi. Oleh karena itu, upaya menjaga stabilitas politik dalam rangka
menjamin ketahanan nasional, dan memelihara kamtibmas selama
berlangsungnya pemilu nasional maupun pilkada, polri dalam hal ini sebagai
aparat penegak hukum dan sebagai aparatur negara yang diberikan mandat
oleh negara untuk mengamankan dan menertibkan Pilkada, dalam upayanya
menggelar operasi kepolisian terpusat, dengan mengendepankan kegiatan
preventif dan preemtif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum,
kuratif dan rehabilitasi, dalam rangka mengamankan setiap tahapan pilkada.

Pada Aspek Nasionalisme diharapkan ada peningkatan yang lebih
baik. Dalam memilih wakil rakyat tentu saja adalah bagian dari upaya
penguatan demokrasi, pendapat ini erat kaitannya dengan keterwakilan
suara rakyat dalam pengambilan kebijakan publik. Kita berharap kepada
seluruh warga Negara Indonesia untuk menjadi pemilih yang cerdas,
walaupun dalam sistem pemilihan yang diterapkan selama ini masih kerap
terjadi pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran Pilkada, mulai dari
kampanye hitam hinggga munculnya kasus-kasus m oney politics, indikasi
adanya praktek para oknum dan partai politik yang ingin memenangkan
kandidatnya sebagai pemimpin di suatu wilayah yang ingin mereka jadikan
daerah kekuasaan. Dengan semakin cerdasnya masyarakat dalam dunia
perpolitikan, maka meskipun kandidat kepala daerah yang diusung oleh

62