Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

pilkada dalam hal ini KPUD perlu mendapat perhatian khusus dari
pemerintah, dengan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap KPUD maka
kualitas dari KPUD sebagai penyelenggara pilkada akan meningkat disertai
dengan meningkatnya jiwa nasionalisme demi mencapai tujuan nasional.

Peran Pemerintah diharapkan mampu untuk responsif dalam
menyikapi setiap permasalahan sosial yang berdampak pada konflik
horizontal yang diakibatkan berasal dari adanya persaingan politik dalam
pelaksaaan pilkada dan adanya sentimen primordial yang masih kental,
dimana model penggalangan politiknya masih bertumpu pada ikatan
kekeluargaan atau ikatan primordial pada umumnya dan pengaruh bos lokal
masih dominan dalam melakukan kontrol sosial, yang pada akhirnya dapat
mengganggu stabilitas politik bangsa. Upaya pemerintah terkait
pengamanan pilkada dapat dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan
dini, peringatan dini, tangkal awal dan kerjasama dengan intelkam seperti
memberikan fasilitas rapat koordinasi nasional komunitas intelijen daerah
(KOMINDA), dengan memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur daerah
terkait pelatihan dan pendidikan intelijen dasar dan analisis. Diharapkan
dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan pemerintah itu, akan dapat
meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam perumusan kebijakan
penanganan masalah kemasyarakatan, mengoptimalkan peran pemerintah
dalam upaya pengamanan pilkada, dan meningkatkan kewaspadaan
pemerintah terhadap kampanye dari partai politik dalam rangka
diselenggarakannya Pilkada.

Peran pemerintah dalam mengamankan pilkada perlu dikedepankan
melalui sikap kehati-hatian serta kualitas dari kesiapan dan kesiagaan
bangsa untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi dini serta melakukan aksi
pencegahan berbagai bentuk dan sifat ancaman terhadap negara kesatuan
Republik Indonesia selama penyelenggaraan pilkada, serta pengawasan
atas keprofesionalan dari pihak penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPUD.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengamanan untuk bangsa
Indonesia terkait dengan Pilkada baik itu nasional maupun daerah, dimulai
dari sejak dini dan dari wilayah terkecil kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Hal ini bisa diartikan bahwa pembangunan kewaspadaan

66