Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

13

8. Peraturan perundang-undangan terkait.
        Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari U U D NRI Tahun 1945. Terdapat
sejumlah peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi pedoman
bagi optimalisasi kelembagaan pengelolaan pertambangan guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional di
antaranya sebagai berikut:

       a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
       Dasar Pokok-Pokok Agraria.

                 Pasal 3 mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2
       pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-
       masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih
       ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan
       nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
       tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
       peraturan lain yang lebih tinggi". Pasal 4 ayat (1): Atas dasar hak
       menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
      ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang
      disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
      orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta
      badan-badan hukum. Ayat (2): Hak-hak atas tanah yang dimaksud
      dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan
      tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta
      ruang yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu,
      dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-
      peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

      b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
      Kehutanan.

                  Pasal penting tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (1 j: Semua
      hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17