Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
86
terakomodasinya semua kepentingan sektor dalam bentuk
alokasi peruntukan tata ruang sebagaimana termuat dalam
rencana tata ruang guna mendukung Sistem Teknologi
Informasi Geospasial. Pelaksanaan sampai dengan triwulan
IV TA 2015.
5) Kementerian ESDM menempatkan konsultan dan
melekatkan struktur vertikal di daerah yaitu Badan Pelayanan
Informasi dan Pemantauan Usaha Pertambangan (BPIUP)
pada tingkat provinsi dan dapat diakses sampai tingkat
kabupaten/kota. BPIPUP harus dapat memberikan
kemampuan kapasitas kelembagaan satu pintu dibawah
kendali kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan dimulai pada triwulan IV TA 2015 sampai
dengan triwulan II TA 2016.
6) Pemerintah daerah dan DPRD menerbitkan peraturan
daerah tentang informasi geologi dan geospasial
pertambangan yang mengacu dari sistem yang dibangun
pemerintah pusat. Pelaksanaan legislasi daerah pada triwulan
I TA 2015 sampai dengan triwulan I TA 2016.
e. Upaya pada Strategi-5. Meningkatkan pengawasan dan
penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan adalah:75
1) Melaksanakan penataan izin usaha pertambangan
guna menertibkan IUP yang tidak memenuhi ketentuan.
a) Kementerian ESDM dan pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten dan kota) melakukan pengecekan
data izin usaha pertambangan yang ada pada Ditjen
7sMatriks rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi. Direktorat Penelitian dan
Pengembangan KPK pada Rapat Koordinasi dan Supervisi dengan Kementerian terkait. Pada tanggal 7
Februari 2014
