Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11
diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional, sehingga disebut sebagai Ketahanan
Nasional.
Berbagai TAHG tersebut tentu akan dihadapi pula dalam pengelolaan
SKA, termasuk perlunya sikap antisipatif terhadap dinamika lingkungan
strategis yang mempengaruhi pengelolaan SKA. Optimalisasi pengelolaan
SKA yang secara konsepsional dilandasi oleh asas Ketahanan Nasional akan
senantiasa berupaya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat,
serta dilandasi oleh sikap mawas ke dalam dan ke luar untuk mengatasi setiap
potensi TAHG.
Peraturan dan Perundangan Terkait.
a. UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Pada bagian pertimbangan dalam UU ini, disebutkan bahwa untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan,
maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan
peranannya. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber
daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional,
dan bertanggung jawab. Namun demikian peraturan perundang-undangan
yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk
penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan
strategis. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
perkebunan perlu diatur dalam suatu Undang-undang.
b. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU ini merupakan perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah. Pada pasal 2 ayat (4) dan (5) disebutkan bahwa
Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah
lainnya, yang meliputi: hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Sementara pada
