Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

39

kolektor/penghubung dan rencana pembangunan jalan koridor lintas daerah
perkebunan. Kondisi kelayakan jalan dan fasilitas pendukung seperti
penerangan menjadi salah satu persoalan utama infrastruktur yang dihadapi
oleh Kalimantan Tengah.

Kondisi infrastruktur Kalimantan Tengah sebetulnya telah didukung oleh
sarana transportasi misalnya beberapa bandara, yaitu Bandara Cilik Ruwut,
Bandara Iskandar, Bandara Kuala Pembuang, Tumbang Samba dan Kuala
Kurun. Kalimantan Tengah juga memiliki Pelabuhan laut di kota Kumai, Sampit
dan Pulang Pisau yang dapat melayani barang, orang dan peti kemas. Khusus
untuk industri pengolahan sawit, Kalimantan Tengah didukung oleh Pelabuhan
Curah Cair Kelapa Sawit (CPO) di Desa Bumi Harjo (Kotawarining Barat) dan
di Desa Bagendang (Kotawaringin Timur) yang saat ini sedang direhabilitasi.
Kesiapan infrastruktur transportasi tersebut merupakan faktor penting dalam
memastikan kesiapan dukungan terhadap pengelolaan SKA sawit secara
keseluruhan.

Selain persoalan infrastruktur yang telah disebutkan, persoalan
pengelolaan SKA Sawit juga diwarnai oleh persoalan dukungan penyiapan
lahan plasma dalam industri sawit. Saat ini banyak investor yang berminat
menanamkan modalnya di Kalteng. Sekarang sudah mendaftar sebanyak 316
investor, namun yang sudah oprasional baru 164 unit, lainnya belum
operasional. Permasalahan krusial adalah pembangunan kebun plasma di
Kalteng, khusunya perkebunan kelapa sawit baru mencapai 115.296 ha atau
10,81 persen.

d. Masih kuatnya ego-sektoral antar pemangku kepentingan.
Dalam mengoptimalkan pengelolaan SKA kelapa sawit nasional,

terdapat banyak pihak yang berkepentingan baik sebagai regulator, operator,
unsur civil society dan komunitas lokal setempat. Persoalan koordinasi lintas
sektoral dewasa ini terkendala antara lain karena dinamika yang berlangsung
setelah dimulainya era otonomi daerah. Ego-sektoral dalam pengelolaan SKA
kelapa sawit masih menjadi persoalan dalam pola relasi antara pusat dan
daerah, khususnya pada masalah perizinan, fiskal (perpajakan dan
kepabeanan) dan bagi hasil pengelolaan SKA. Oleh karena itu, kalangan
asosiasi produk hilir haruslah ambil bagian dan aktif sebagai contoh Asosiasi