Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

pemerintahan hams diberi makna sebagai Ecopolitics, yang tiada
lain adalah memanfaatkan SDA demi peningkatan kesejahteraan
rakyat, tetapi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
(ecology). Dengan demikian, Geoekonomi, Chronopolitics, dan
Ecopolitics menimbulkan tuntutan akan arti pentingnya
Geogovernance. Negara maju menggunakan konsep post modem
geopolitics dalam menguasai SDA dunia, dengan cara
memanfaatkan politik, teknologi dan kapital. Dalam hal ini
digunakan konsep Geoekonomi, Geotechnologi untuk negara maju.
Fenomena seperti di atas, dikhawatirkan juga akan merambah pada
wilayah kita yang terdiri dari pulau-pulau, bila tidak mendapatkan
perhatian yang serius dari pemerintah pusat dan daerah dapat
menjadi ancaman yang cukup serius.

10. Tinjauan Pustaka.
a. Budi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan,
Jakarta, Bumi Aksara, 2007, (khususnya Bab 7 : Wawasan Nusantara
Sebagai Geopolitik Indonesia). Wawasan Nusantara menghendaki
adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan
untuk tetap perlunya persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan
wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan
pembangunan. Wasantara juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem
politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, sistem pertahanan-
keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Cerminan semangat
persatuan itu diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan. 5
Setelah dicermati, ternyata Otonomi Daerah sejalan dengan prinsip
Wasantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara pandang atau strategi
yang dipilih agar penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini
dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh
wilayah tanah air. Pengalaman penyelenggaraan negara yang dilakukan
secara tersentralisasi justru banyak menimbulkan ketidak adilan di daerah.
Keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa
sebagaimana hakekat dari Wasantara.6

5Budi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hal
165.
6 Idem hal 169

26