Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
penting bagi keberadaan dan keutuhan bangsa dan negara
Indonesia karena mampu mewadahi ruang nasional yang secara
geografis memang terpecah-pecah dengan keanekaragaman kultur
maupun karakteristik masyarakat. Konsepsi Wasantara tidak akan
mempunyai makna apapun jika tidak diimplementasikan dalam
realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh
sebab itulah dalam rangka implementasi Wasantara perlu dilakukan
melalui metode sosialisasi.
6) Teori Post Modern Geopolitik.
Sejalan dengan dinamika perubahan yang cepat, titik berat
geopolitik telah bergeser menjadi geoekonomi, bahkan sekarang
muncul istilah baru sebagai pengganti Geopolitik yang dianggap
sudah kedaluarsa, yaitu Chronopolics dan Ecopolic serta
Geogovemance. Chronopolitics adalah merupakan teori baru
sebagai pengembangan dari Geopolitik yang mengacu kepada
fenomena global yang berdampak terhadap konsep ruang.
Giobalisasi yang menampilkan mobilitas. manusia, teknologi,
keuangan, media dan ide telah menyebabkan konsep ruang menjadi
usang. Oleh karena itu, seorang ilmuwan bernama Gerard Toal
(Kepala Departemen Geografi di Virginia Tecnology, USA)
berpendapat bahwa chronopolitics lebih penting dari geopolitik,
terutama bila dihadapkan pada kenyataan masa kini.4 Kehilangan
makna dari konsep ruang membawa implikasi kepada pemerintah
bahwa tidak ada yang lebih penting dari penguasaan terhadap
waktu. Ruang tidak lagi sebatas arti geografi, tetapi lebih tajam
karena di dalam konteks elektronik telah terjadi gerakan perubahan
dari Modern Geopolitik ke Postmodern Geopolitics, dari Geopolitics
ke Chronopolitikcs, dari distribusi terhadap wilayah menjadi distribusi
terhadap waktu. Pada tataran birokrasi pemerintah terjadi
perubahan peran lebih terfokus kepada penguasaan terhadap
sumber-sumber ekonomi. Penguasaan akan SDA, terkadang
menimbulkan implikasi negatif, seperti eksploitasi yang berlebihan
terhadap SDA, dengan alasan pembangunan telah menimbulkan
kerusakan lingkungan. Pada tataran ini Geoekonomi pada dimensi
4 Post-Mo Goepolitik, 2002
25
