Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
Pulau Nipah Propinsi Kepulauan Riau ke Singapura yang dilakukan oleh
para pengusaha galian dengan ijin dari Pemda Kepri, kasus Illegal Logging,
Illegal Fishing, Illegal Mining, Human Traficking dan Dnjg Traficking yang
terjadi di berbagai daerah di Indonesia, merupakan gambaran nyata belum
efektifnya pengimplementasian Wasantara dalam memantapkan Otonomi
Daerah.
Belum lagi makin maraknya kasus korupsi yang terjadi di dalam
pemerintahan daerah yang melibatkan kepala daerah (Gubernur, Bupati
dan Walikota), seperti dikatakan oleh Dirjen Otda Bapak Djohermansyah
Djohan: Sepanjang 2004 hingga 2012, Kementerian Dalam Negeri
mencatat ada 277 gubernur, wali kota, atau bupati yang terlibat kasus
korupsi, “itu baru kepala daerahnya saja, belum termasuk bawahannya,”
Kemendagri tengah menghimpun data berapa jumlah bawahan kepala
daerah yang terjerat korupsi. Secara umum, setiap kasus yang melibatkan
kepala daerah pasti membelit juga bawahannya. “Minimal lima
bawahannya pasti telibat kasus yang sama,” katanya. Jika dihitung hingga
bawahan kepala daerah, pejabat yang terlibat korupsi bisa mencapai
1.500-an.7 Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat , kepada daerah yang begitu besar, menyebabkan
pemimpin daerah sangat gampang memposisikan dirinya sebagai raja kecil
di daerahnya. Primordialisme kedaerahan sangat kuat dalam pelaksanaan
otonomi daerah, kondisi demikian seharusnya tidak terjadi jika anggota
DPRD dapat melakukan check and balances terhadap eksekutif, dan juga
tidak sebaliknya, fungsi legislatif menjadi lebih dominan. Jika terjadi
arogansi masing-masing antara DPRD dan Bupati/Walikota make yang
terjadi hubungan eksekutif dan legislatif tidak harmonis.
Dalam kaitan dengan DPRD, sampai dengan saat ini masih
terdengar dan terlihat di media massa bagaimana perilaku korupsi yang
dipraktekkan oleh anggota DPRD. Kementerian Dalam Negeri juga
mencatat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat
korupsi. Di tingkat provinsi, dari total 2008 anggota DPRD di seluruh
Indonesia, setidaknya ada 431 yang terlibat korupsi. Sementara di tingkat
7www.antikorupsiorg/situs.diakses 7 Juli 2014
34
