Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

murni untuk kepentingan masyarakat, pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat. Pemekaran wilayah dipakai alat oleh elit poTitik tertentu di
daerah untuk menduduki jabatan politis di daerah jika telah terbentuk
daerah otonom baru. Jika tuntutan tidak ditanggapi, maka ancamannya
adalah memisahkan diri dengan NKRI.

Badan/Kantor Kesbang Linmas sebagai salah satu lembaga di
dalam pemerintahan daerah (pemda) sering digunakan sebagai “alat” untuk
“menjinakkan” ormas dan LSM demi kepentingan pemenangan Pilkada
oleh Partai yang mendanainya. Lebih miris lagi kasus baru-baru ini
tertangkapnya Ketua Makamah Konstitusi yang memenangkan sengketa
oleh pasangan calon tertentu. Hal ini tidak salah jika masyarakat masih
mempertanyakan integritas Jaksa, Polisi, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial. Masih ada stigma di masyarakat bahwa terdapat praktek “jual
beli” perkara di pengadilan yang dilakukan oleh oknum Hakim tentunya
menjadi tidak terbantahkan, sangat mencederai perasaan keadilan rakyat.
Kondisi ini tentunya merupakan cermin bahwa Wasantara belum
terimplementasi dengan baik.

Dari uaraian diatas terlihat bahwa Wasantara belum
diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Apabila Wasantara belum disyahkan dalam perundang-undangan,
ditambah kurangnya pemahaman Wasantara dan masih lemahnya
sinergitas antar lembaga yang diperparah dengan berkembangnya
egoisme kedaerahan, maka akan berimplikasi terhadap tidak mantapnya
pelaksanaan otonomi daerah.

b. Implikasi mantapnya pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap
Ketahanan Nasional.

Perjalanan panjang Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia
sangat membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintahan daerah yang
berkualitas. Karena rendahnya kualitas aparatur pemerintahan daerah
dapat menghambat konsistensi dan kesinambungan implementasi Otonomi
Daerah yang dibangun dengan pendekatan Ketahanan Nasional, yaitu
untuk memelihara dan memperkuat integrasi NKRI dari berbagai aspek:

36