Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

39

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, antara lain Pendidikan
Kewarganegaraan, agama, sejarah, dan seni budaya. Diluar cabang ilmu
pengetahuan, pendidikan karakter ‘diajarkan’ dalam tata tertib sekolah.

Ini semua tentu tidak cukup. Karena dikotak-kotakkan, pendidikan
karakter menjadi sekadar pengetahuan tekstual dan terkurung dalam kelas,
sementara di langit keseluruhan institusi pendidikan itu, yang meraja
adalah ‘ajaran-ajaran’ karakteristik yang diwariskan oleh sejarah dan tradisi
institusi pendidikan tersebut.

Akibatnya, di bawah alam kesadaran (unconsiousness) tidak ada
korelasi antara pendidikan karakter yang diterim a di dalam ruang
kelas dengan karakteristik yang dim iliki institusi pendidikan tersebut.
Tidak ada saling pengaruh, saling mengingatkan, saling menasihati di
antara keduanya. Keduanya jalan sendiri-sendiri; juga memberi makna
sendiri-sendiri. Tafsir atas pendidikan karakter pun menjadi bebas, bahkan
liar.

Sampai di sini sangat mudah untuk memahami mengapa praktik-
praktik kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di IPDN dan STIP
terus berlangsung dari tahun ke tahun dan ada kesan pembiaran dari
segenap civitas academica. Tindak kekerasan, asal tidak menelan korban,
dinilai masih dalam kerangka pembentukan karakter khas institusi, sebagai
bagian dari proses pembentukan ketahanan mental, fisik, kesetiakawanan,
kekompakan, kebersamaan, dan solidaritas. Bila ada korban, hal itu dinilai
sebagai ‘kecelakaan’. Kasuistis.

Sinyal paling jelas dari situasi ini adalah kasus-kasus penolakan
visum dan autopsi terhadap siswa yang meninggal dan ditengarai sebagai
akibat dari tindak kekerasan pada STPDN, dan penyataan atas kematian
seorang siswa STIP di tempat kos seniornya sebagai kasus yang terjadi
diluar lingkungan kampus, dan karenanya tidak ada urusan dengan STIP.
Padahal, kasus ini terjadi dalam konteks tata nilai hubungan senior-junior
yang mentradisi di lembaga pendidikan vokasional tersebut.