Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

memperoleh kekuatan hukum tetap dalam periode 2008 sampai
dengan 2013 terdaftar 276 putusan, dari 276 putusan tersebut 15
putusan yang dapat dilaksanakan sedangkan sisanya sejumlah 261
(95%) tidak dilaksanakan.47

13. Implikasi Pengawasan Badan Peradilan Tata Usaha Negara
terhadap terciptanya pemerintahanan yang baik dan bersih dan
Implikasi Pem erintahan yang baik dan bersih terhadap ketahanan
nasional

a. Implikasi pengawasan Badan Peradilan Tata Usaha
Negara terhadap tindakan pemerintah terhadap terciptanya
pemerintahan yang baik dan bersih

Eksistensi Badan Peratun adalah selain sebagai salah satu
ciri negara hukum modern, juga memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan itu sendiri karena
Badan Peratun melakukan pengawasan terhadap tindakan
pemerintah. Kaitannya dengan terciptanya pemerintahan yang baik
dan bersih, bagi pejabat pemerintah dalam melaksanakan urusan
pemerintahan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang
semakin baik, transparan, effisien, serta membangun prinsip-prinsip
yang lebih demokratis, objektif dan profesional serta untuk
menghindari terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Badan Peratun mengawasi tindakan pemerintah dilakukan
melalui gugatan yang diajukan masyarakat terhadap keputusan
pemerintah berupa Keputusan TUN. Badan Peratun mengadili
sengketa tata usaha negara sebagai bentuk koreksi atas tindakan
pemerintah tersebut yang hasil koreksinya dituangkan dalam
putusan.

47 Istiwibowo, 2014, Ringkasan Disertasi, Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah Dalam
Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar,
hal. 2.