Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
12
1) Merupakan pedoman pendidikan bagi SDM aparat penegak
hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memahami,
menghayati serta memiliki pola tingkah laku sesuai dengan orientasi
dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.
2) Merupakan struktur kognitif yaitu keseluruhan pengetahuan yang
menjadi landasan bagi SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya
dalam alam sekitamya.
3) Merupakan kekuatan yang mampu menyemangati dan
mendorong SDM aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya.
4) Merupakan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang
memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan SDM
aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5) Merupakan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan
bagi setiap SDM aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk melangkah dan bertindak.
6) Merupakan bekal dan jalan bagi SDM aparat penegak hukum
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menemukan identitasnya.
b. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional.
Pengamalan Pancasila sebagai faktor pendorong upaya pemerintah
dalam penegakan hukum harus berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
sebagai landasan konstitusional. Bertitik tolak dari Pancasila yang merupakan
sumber dari segala sumber hukum serta mengandung cita-cita hukum, UUD
NRI Tahun 1945 merupakan keputusan politik nasional yang dituangkan ke
dalam norma-norma konstitusional dalam rangka menentukan sistem negara
dan pemerintahan dengan bentuk-bentuknya secara spesifik. Dengan
demikian, seluruh kehidupan bangsa dan negara pada dasamya tercakup
dalam lingkup pengaturan yang tertuang melalui pranata-pranata yang
