Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11
51
cukup diangkat secara langsung oleh Presiden selaku kepala negara dan
kepala pemerintahan. Kalaupun harus dilakukan fit and propert test, tidak
harus melalui DPR, tetapi sejatinya Presiden membentuk tim yang ahli
dibidang tersebut, kemudian tim itulah yang melakukan fit and propert te s t
Hal tersebut sesuai dengan teori organ negara dalam kajian Choisty P
dkk (2012), yang menilai bahwa pemerintahan dengan sistem Presidensial
akan lebih efektif apabila Presiden memiliki kewenangan yang optimal.
Apabila Presiden tidak memiliki kewenangan sedemikian optimalnya, maka
akan menggunakan pendekatan koalisi presidensial (coalitional
presidensialism ).3
Secara rinci berdasarkan UUD NRI 1945 dapat disimpulkan bahwa
Presiden mempunyai fungsi sejumlah 18 unit, sejatinya menjadi
kewenangan penuh Presiden, tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR.
Karena antara DPR dan Presiden adalah sama-sama lembaga negara
yang sederajat, sehingga jalurnya adalah koordinatif horisontal bukan
pertikal.
b. M enguatnya Fungsi M ajelis Perm usyaw aratn Rakyat (MPR)
sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
1. Status
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sejatinya diposisikan
sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas antara lain
mengkoordinasi lembaga-lembaga negara lainnya sebagai lembaga tinggi
dalam tatanan pemerintahan negara, sehingga sinergisme tatanan fungsi
kelembagaan negara berjalan secara berimbang.
2. Keanggotaan
Sejatinya anggota MPR bukan anggota DPR dan DPD, dimaria
keanggotaan kedua lembaga tersebut adalah juga anggota partai politik.
Unutk itu, anggota MPR seharusnya adalah keterwakilan dari seluruh
komponen bangsa, baik utusan daerah (dalam hal ini DPD) maupun
utusan/perwakilan lembaga-lembaga negara, institusi kemasyarakatan
3 Choity, P , Cheseman, N., & Power T., Atikel. Rethingking the ‘Presidentialism Debate’:
Conceptualizing Coalitional Politics in Cross-Regional Perspective Demokratization.,
h 4-8
