Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

39

dan prasarana Pos Keamanan Laut Terpadu, pembinaan
masyarakat nelayan dan pantai di wilayah masing-masing serta
hal-hal lain yang ditemukan dilapangan. Hubungan dengan
Pemerintah daerah ini dilakukan baik dengan Pemda Propinsi
maupun Pemda Kabupaten / kota.

15) Koordinasi Polri dengan Pemerintah Pusat

Koordinasi Polri dengan Pemerintah pusat antara lain
pengamanan dan pengawasan daerah wisata nasional dan
obyek vital nasional, pengamanan event-event nasional dan
internasional yang berada di wilayah pantai atau perairan.

13. Implikasi Kerjasama Polri dengan Instansi terkait saat ini terhadap
Keamanan di perairan Indonesia dalam meningkatkan Pembangunan
nasional

Kondisi keamanan wilayah perairan Indonesia saat ini masih dirasa
belum sesuai harapan, karenanya dibutuhkan satu kesatuan komando untuk
mengkoordinir pelaksanaan tugas pengamanan di perairan Indonesia oleh
satu institusi / Badan tertentu. Menurut data di Direktorat Polisi Perairan Polri
bahwa selama tahun 2013 sampai dengan tanggal 20 bulan September ini
telah terjadi 902 (sembilan ratus dua) kasus gangguan keamanan di Perairan
Indonesia, dan 30 kasus di antaranya adalah merupakan kasus perompakan /
pencurian / pembunuhan.

Dunia pelayaran telah mengategorikan perairan internasional Indonesia
termasuk wilayah berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Untuk
diketahui, wilayah laut Indonesia terbagi dalam tiga jalur pelayaran
internasional (ALK11, 2, dan 3).

Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui tiga jalur alur
laut kepulauan Indonesia (ALKI), termasuk ALKI 1 (Selat Malaka), adalah juga
menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia. Kelalaian pemerintah dalam
mengamankan wilayah laut internasionalnya bisa memancing pengerahan
pasukan asing. Sebab, hal ini sudah diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan