Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

36

masih sangat terbatas sehingga masyarakat sulit berinteraksi
dengan masyarakat diwilayah lainya yang sudah lebih maju. Untuk
pemberdayaan masyarakat diwilayah ini membutuhkan pendekatan
sosial budaya dalam melakukan pembangunan semua aspeknya.

13. Implikasi belum optimalnya penanganan masalah diwilayah
perbatasan darat Papua terhadap Nasionalisme dan Ketahanan
nasional.

a. Implikasi belum optimalnya penanganan masalah diwilayah
perbatasan darat Papua terhadap nasionalisme.

1) Penanganan masalah diperbatasan memerlukan
sinergitas dari semua pemangku kepentingan baik Lembaga
pemerintah maupun non pemerintah. Karena masalah yang
satu pasti akan terkait dengan masalah yang lainnya. Peran
pemimpin formal maupun informal dalam masyarakat
diwilayah perbatasan akan sangat berpengaruh didalam
menangani masalah diperbatasan. Bagi masyarakat diwilayah
perbatasan darat Papua secara umum masih sangat
memegang teguh hukum sosial/adat meskipun ada
keharusan untuk mematuhi semua produk hukum pemerintah.
Pada kenyataannya justru hukum sosial/adat inilah yang
memiliki nilai memaksa kepatuhan setiap warga masyarakat
terhadap aturan yang kebanyakan tidak tertulis. Berkaitan
dengan hal ini maka untuk menangani permasalahan
diwilayah perbatasan Papuan perlu memberdayaan peran
dari Lembaga non pemerintah seperti Gereja, Dewan Adat,
dan Tokoh adat disamping tugas dan fungsi dari lembaga
pemerintah formal. Akibat kurang diperankannya lembaga