Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

50

lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (Pemerintah, Pemda, dan
masyarakat); (2) azas “kebersamaan dan kemitraan” yang dimaknai
sebagai pelibatan seluruh pemangku kepentingan; dan (3) azas
“pelindungan kepentingan umum” yang dimaknai sebagai pengutamaan
kepentingan masyarakat; dan

Terdapat tiga azas yang selaras dengan teori nasionalisme Benedict
Anderson (an imangined political community), yaitu (1) azas “keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan” yang dimaknai sebagai wujud
keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya,
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; (2) azas “keberlanjutan” yang
dimaknai sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan
daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi
mendatang; dan (3) azas “kepastian hukum dan keadilan” yang dimaknai
sebagai proses yang berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pertimbangan rasa keadilan masyarakat, serta melindungi
hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian
hukum.

Oleh karena itu, implementasi kewaspadaan nasional terhadap
pelaksanaan penataan ruang yang diharapkan dalam perspektif
nasionalisme, secara prinsip menjelaskan bagaimana keenam azas
tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota. Homogenizing force dalam konteks penataan ruang
diilustrasikan sebagai kekuatan bersatu yang didasari integrasi berbagai
kepentingan, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, dan pengutamaan
kepentingan masyarakat.

Dalam proses penyesuaian Perda RTRW Kabupaten dan Kota perlu
mempertimbangkan nasionalisme yang dicerminkan dari kepentingan
nasional yang sudah ditetapkan dalam RTRW Nasional. Integrasi berbagai
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang harus dapat diakomodir
dalam substansi RTRW Kabupaten dan Kota. Pengintegrasian