Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

angaran BPK, DPR membcrikan dukungan kepada BPK berupa menyetujui
anggaran BPK yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Selain dukungan lembaga legislatif tersebut, masyarakat juga mempunya
harapan yang tinggi kepada BPK untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan sektor publik. LHP BPK yang telah disampaikan
kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini
merupakan ketentuan undang-undang. LHP BPK yang terbuka untuk umum
ini dapat digunakan masyarakat untuk ikut secara langsung mengawasi
pengelolaan keuangan negara. Harapan tinggi diberikan masyarakat kepada
BPK untuk melakukan yang terbaik dalam pemeriksaan. Harapan
masyarakat yang tinggi ini tentunya menjadi pemacu bagi BPK untuk
bekeija optimal.

3) Konstruksi hubungan antara BPK dengan Aparat Penegak Hukum.

BPK dengan APH sebagai instansi yang berwenang yang diikat oleh
undang-undang mcmiliki tujuan untuk mewujudkan dan menegakkan tata
kelola keuangan negara yang bersih dan bertanggungjawab. BPK sebagai
lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, memiliki peluang untuk menjadi pihak pertama yang
menemukan adanya indikas tindak pidana korupsi yang teijadi dalam
pengelolaan keuangan suatu kementerian/lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara. Sementara itu, aparat penegak hukum
merupakan instansi yang berwenang dan memiliki instrumen hukum untuk
melakukan penindakan. Sehingga wajar apabila sinergi di antara BPK dan
instansi-instansi yang berwenang di atas sangat diharapkan dalam upaya
untuk mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Selain keterikatan kepada undang-undang untuk menyampaikan laporan
pemeriksaan yang memuat unsur pidana kepada instansi yang berwenang,

53