Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
kurang patuh dan taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini yang menjadi salah satu persoalan yang sedang dihadapi dalam
mewujudkan stabilitas keamanan di Indonesia.
h. Bidang Pertahanan dan Keamanan. Pada era Reformasi, kebebasan yang
cenderung kebablasan telah mendorong masyarakat melakukan tindakan-
tindakan anarkis dan kekerasan yang mengundang kerawanan-kerawanan baru
dalam kehidupan di masyarakat. Secara nyata, masih terjadi berbagai konflik di
beberapa daerah di wilayah Indonesia, hal itu tidak terlepas dari kepincangan
kehidupan dalam masyarakat antara yang satu dengan yang lainnya yang
berakibat timbulnya konflik. Oleh karena itu, perlu untuk dilaklukan upaya
yang sungguh sungguh untuk mengetahui jumlah kekayaan penyelenggara
negara sangat sampai menimbulkan kecemburuan dari segolongan masyarakat
karena dianggap tidak sesuai dengan tingkat penghasilan yang normal sebagai
aparatur negara atau penyelanggara negara. Pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pengelolaan keuangan negara sangat berpengaruh terhadap stabilitas
keamanan artinya jangan sampai terjadi karena fanatisme terhadap pahamnya
sendiri, uang negara dipergunakan untuk mengganggu ketahanan nasional dan
berhadapan dengan aparatur atau pemerintah sendiri. Aparat penegak hukum
memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya penegakan stabilitas
kehidupan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum dibutuhkan dalam upaya
menjaga setiap norma hukum yang berlaku dalam masayarakat dijalankan
sesuai yang telah digariskan. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi
penyakit masyarakat yang sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi
negara dan perekonomian negara begitu besar. Korupsi teijadi karena adanya
berbagai penyebab yang timbul, baik dari individu pelaku maupun
lingkungannya. Sifat alami manusia yang tamak, penghasilan/ekonomi yang
dibawah standar, gaya hidup yang konsumtif, adalah diantara beberap
pendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Hal inilah yang sudah
seharusnya diberantas mclalui peran penting yang dimiliki oleh aparat penegak
hukum.
49

