Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

12

kepentingan mobilisasi wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk mobilisasi.
Dari penjelasan tersebut, UU Rl no 27 tahun 1997 merupakan landasan
operasional bagi penyelenggaraan Pertahanan Nir Militer ini.

b. Undang-Undang Rl No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Sistem pertahanan negara
adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga
negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara
dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan
berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan
keselamatan bangsa dan segala ancaman. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan
hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta
yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban
warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dari dasar diatas, jelaslah
bahwa penyelenggaraan Pertahanan Nir Militer dilaksanakan berdasarkan UU
No 3 tahun 2002 sebagai landasan operasionalnya.

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun
2005-2025.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan
seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia yang diselenggarakan secara
bertahap dan berkesinambungan dalam mencapai dta-cita dan tujuan nasional.
Dalam RPJPN ini telah diprogramkan pembangunan pertahanan yang mencakup
sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme
TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alut
sista, komponen cadangan dan pendukung pertahanan. Sistem dan strategi
pertahanan nasional secara terns menerus disempumakan untuk mewujudkan
sistem pertahanan semesta berdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara
simultan mampu mengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar. Dari
penjelasan tersebut, Pertahanan Nir Militer dilaksanakan dengan RPJPN
sebagai landasan operasionalnya.