Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10

24

10. Tinjauan Kepustakaan.

         a. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik:
         Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia oleh
         Agus Dwiyanto3 Dalam bukunya menjelaskan bahwa Otonomi
         daerah menjadi persoalan paling penting untuk di tuntaskan ketika
          Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Realitas
          bahwa banyak daerah telah lebih dulu aksis dibanding Republik
          Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah menjadi isu paling
          penting untuk segera dipecahkan. Sayangnya, sepanjang sejarah
          kemerdekaan Indonesia, kebijakan otonomi daerah memang tidak
          pernah dirumuskan secara serius oleh pemerintah pusat. Berbagai
          kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Soekarno
          maupun Soeharto cenderung menempatkan kepentingan pemerintah
          pusat sebagai titik pandang dan memposisikan kepentingan daerah
          sebagai pelengkap semata-mata. Akibatnya sudah dapat diduga,
          kebijakan otonomi daerah yang bias pada kepentingan pusat selalu
          menjadi sumber konflik yang tiada berkesudahan.
          b. Pemerintah Daerah di Indonesia oleh Andy Ramses M dan
          La Bakry34. Dalam tulisannya menguraikan demokrasi pemerintahan
          daerah disatu sisi berarti transparansi kebijakan dan kesempatan
          membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan
          daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang
          kompetitif, serta mengembangkan sistem manajeman pemerintahan
          yang efektif. Dilain pihak otonomi daerah juga akan memungkinkan
           lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan
          fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha dan
           membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran
           ekonomi di daerah. Otonomi daerah adalah buah dari kebijakan
          desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan daerah, maka ia harus
           dipahami sebagai sebuah proses untuk membukan ruang bagi lahirnya

 3 Reformasi birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik; Kajian tentang pelaksanaan
 otonomi daerah di Indonesia Prof DR Agus Dwiyanto.
 4 Pemerintah daerah di Indonesia Andy Ramses M dan La Bakry Cetakan I Oktober 2009,
 Jala Penerbit, Jakarta
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15