Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

dalam mekanisme kerja yang saling menopang dalam menciptakan
dinamika perekonomian daerah ke depan.

f) Terdapat Partisipasi Masyarakat/Swasta di Daerah
Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan swasta,

organisasi-organisasi masyarakat, dan warga local semua diharapkan
berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan daerah yang berdasarkan
saling kerjasama yang memungkinkan setiap entitas untuk menampilkan
kemampuannya dalam spirit kompetitif dan unggulan yang mampu tampil
dalam kancah perekonomian global.

Kondisi saat ini menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang
lebih dominan daripada pemerintah. Dengan demikian, reformasi total
menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan
pemerintahan 72onops berdasarkan prinsip good governance yang ditopang
oleh spirit good corporate governance dengan tiga karakteristik utama, yaitu:
kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Demokratisasi kebijakan
pembangunan dan pencegahan KKN melalui good governance sangat
bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (high-cost economy)
dan distorsi pasar (monopoli dan 72onopsony) akibat kesalahan kebijakan.

Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan
kegiatan bisnis berdasarkan pada keunggulan kompetitif riilnya, bukan
karena proteksi atau dukungan pemerintah dan kemampuan untuk
mengkondisikan manajemen usaha dalam good corporate governance pada
setiap unit usaha di daerah.

g) Kuatnya Fondasi pertumbuhan perekonomian daerah

Pembangunan regional, baik perkotaan maupun pedesaan, tidak lagi
dapat didasarkan pada pembangunan perekonomian semata, akan tetapi
harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan
memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh
kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Dengan demikian, proses yang ditempuh adalah peningkatan pertumbuhan
perekonomian yang diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata dan