Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

90

Selain membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak
terkait, guna menghindari ambiguitas dan meningkatkan efisiensi
kebijakan di tingkat daerah, dapat pula diselenggarakan diskusi guna
membangun kesepahaman visi antara elemen pemerintah, DPRD dan
masyarakat, sehingga dapat dicapai visi bersama dalam mengelola
sektor pangan pangan demi mencapai ketahanan pangan di tingkat
daerah.

3) Kepemimpinan nasional di daerah membangun format
kemitraan bersama seluruh elemen civil society dalam rangka
mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Para pemimpin di daerah
harus memiliki pandangan yang konstruktif bahwa unsur civil society
adalah mitra yang dapat diajak bekerja sama untuk menyelesaikan
berbagai persoalan kebangsaan, termasuk mewujudkan ketahanan
pangan yang berdiri di atas prinsip kemandirian bangsa. Sosok
pemimpin nasional di tingkat daerah yang ideal adalah pemimpin yang
dapat mengajak seluruh elemen civil society untuk bersama-sama
memberikan sumbangsih nyata bagi pembangunan ketahanan pangan
di daerah. Jika para pemimpin di setiap daerah dapat mengoptimalkan
sumber daya yang dimiliki oleh elemen civil society, maka ketahanan
pangan di tingkat daerah dapat diwujudkan karena adanya pola
kemitraan yang bersifat komplementer atau saling melengkapi.

Dukungan yang dapat diberikan oleh civil society guna
mencapai ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa
adalah dengan menjadi pengawas secara eksternal dan penyeimbang
dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah. Peran aktif
elemen civil society dalam mengkritisi kebijakan dan praktik
pengelolaan di sektor pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review atau
pembentukan organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya
Masyarakat yang independen dan secara khusus menangani isu
ketahanan pangan di tingkat daerah.

Selain memberikan masukan atau input dalam proses
perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan di sektor pangan,