Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

64

Indikator keberhasilan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan
kinerja lembaga dan aparatur negara dalam menangani konflik
komunal antara lain dengan adanya political will dan perhatian
penuh pemerintah untuk mengakselerasi kinerja aparat dan
lembaga terkait dalam mengantisipasi terjadinya konflik komunal.
Pemerintah juga harus memiliki komitmen untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali dengan prinsip non­
diskriminasi, karena negara telah diberikan otoritas dan
kewenangan oleh undang-undang untuk dapat mengelola dan
menyelesaikan konflik komunal dengan berbagai macam metode
dan pendekatan manajemen konflik.

Indikator keberhasilan yang lain dari meningkatnya kinerja
lembaga dan aparatur negara untuk mencegah dan mengatasi
konflik komunal juga dapat dicermati dari: Pertama, penguatan
fungsi, peranan, dan kedudukan lembaga negara, khususnya
lembaga penegak hukum, sebagai faktor pendukung yang mampu
mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum; Kedua, lahirnya
kebijakan nasional yang mengatur secara lebih jelas, rinci dan
mendetail mengenai pencegahan dan penanganan konflik komunal
dan konflik horizontal antar kelompok masyarakat; Ketiga, adanya
payung hukum yang menjamin akses aktivitas intelijen negara ke
seluruh lembaga, instansi pemerintah/non-pemerintah, sipil, swasta
yang berindikasi merugikan atau membahayakan keselamatan dan
kepentingan negara dan bangsa dengan mengedepankan
penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
serta Keempat, terbentuknya kualitas dan kemampuan aparatur
negara dengan sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran
dan keadilan, serta bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dan
berperilaku teladan.