Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

32

c. Belum tercapainya kedaulatan pangan akibat diplomasi yang lemah
dalam berbagai hubungan dan komunikasi internasional sebagai upaya
tanggap awal terhadap ancaman pada ketahanan pangan dalam rangka
kemandirian bangsa. Berdasarkan kondisi isu strategis yang terjadi, fakta dan
data yang dilansir oleh beberapa media,22 menyorot persoalan diplomasi
Indonesia khususnya dalam konteks pangan, maka kondisi tersebut tampak pada
fakta-fakta antara lain sebagai berikut. Pertama, Indonesia diduga memiliki
standar yang terlampau rendah dalam menyeleksi barang impor. Perang dagang
antar negara dengan mengedepankan proteksionisme semakin banyak terjadi
seiring dengan lemahnya perdagangan dunia akibat perlambatan ekonomi global.
Di titik ini pemerintah diharapkan memperkuat negosiasi untuk menghadapainya
dan tidak bersikap pasif. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengeluhkan, lemahnya kemampuan diplomasi
perdagangan Indonesia. Bahkan menurut dia, pemerintah pasif menghadapi
kecurangan dagang yang dihadapi industri nasional.

“Kita enggak pernah juga nuduh-nuduh negara lain. Kita harusnya
proaktif terhadap masalah-masalah perdagangan seperti itu,” ujarnya
melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (4/6).23

Kedua, saat ini kebuntuan diplomasi pangan dan air terjadi karena masih
berkutat pada penanganan gejala kekurangan pangan, masih cenderung reaktif
terhadap perilaku negara-negara lain dan sektor swasta yang dianggap mencari
keuntungan sepihak saja, dan kurangnya kesadaran terhadap potensi agribisnis
yang besar. Untuk itu cara pandang dalam menghadapi masalah perlu diubah
dengan mengembangkan skema kerja sama internasional berbasis tanggung
jawab dan kebersamaan dalam pengelolaan lahan dan air. Di sinilah perlunya
pemahaman bersama bahwa masalah pangan bukan hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian melainkan tanggung jawab
seluruh bangsa Indonesia. Karena pangan selain melibatkan petani juga
melibatkan pedagang, melibatkan akademisi (untuk pengembangan ilmu dan
teknologi), melibatkan investor, dan seluruh pemangku kebijakan pangan.24

Ketiga, secara terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (Kiara) M Riza Damanik menyatakan, Pemerintah belum optimal dalam

22 Lihat lampiran 4. Tentang berita yang terkait dengan rendahnya diplomasi pangan.
23 http://www.neraca.co.id/2012/06/04/kadin-keluhkan-lemahnya-diplomasi-perdagangan-indonesia/
24 http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/05/24/pangan-antara-hidup-dan-mati/