Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan,
melembagakan dan mengembangkan masyarakat madani Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijaksanaan pendidikan
nasional jangka panjang seharusnya bertumpu pada usaha-usaha:

Pertama, menjamin kesempatan (equity) bagi setiap anak
bangsa untuk memperoleh pendidikan yang selaras dengan
kebutuhan masyarakat lingkungan masing-masing, dan pada saat
yang sama juga memberikan peluang yang luas bagi peningkatan
kemampuan pendidikan masyarakat dengan memberikan kesempatan
bagi diversifikasi program pendidikan;

Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu
sesuai dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia dalam
menghadapi tantangan global, dan pada saat yang sama
meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur,
jenjang dan jenis pendidikan;

Ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan yang demokratis,
profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) bagi
masyarakat dan seluruh stakeholder lainnya;

Keempat, mengurangi peranan pemerintah, sehingga lebih
merupakan fasilitator dalam implementasi sistem pendidikan, dan
pada saat yang sama merampingkan birokrasi pendidikan agar lebih
fleksibel dalam merespon perubahan dan dinamika perkembangan
masyarakat baik di tingkat nasional maupun global. Berdasarkan
kerangka arah dan kebijakan pendidikan nasional jangka panjang itu,
selanjutnya dapat dirumuskan arah, kebijakan dan strategi pendidikan
nasional, baik untuk jangka menengah dan jangka pendek. Rincian-
rincian dari semua arah, kebijakan, dan strategi pendidikan. Sistem
dan proses pendidikan nasional, harus dapat memberikan penekanan
sangat kuat bagi penyiapan anak bangsa agar memiliki kemampuan,
kecakapan dan motivasi dalam aktualisasi dan institusionalisasi
masyarakat madani Indonesia. Di sini juga jelas, bahwa ‘nation and