Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

intemasional telah diakui keberadaan negara Indonesia sebagai
negara kepulauan (Archipelagic State), meliputi perairan pedalaman,
perairan kepulauan, perairan wilayah tentorial, zona tambahan, Zone
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan Landas Kontinen Indonesia
(LKI). Dengan demikian maka, wilayah NKRI adalah merupakan satu
kesatuan yang utuh, dimana laut pedalaman berada diantara pulau-
pulau menjadi wilayah yang dikuasai penuh sebagai wilayah nasional
yang keseluruhannya disebut Tanah Air Indonesia atau Nusantara.
b. UU Rl Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.

Dalam pasal 4 dikatakan bahwa Pertahanan Negara bertujuan
untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap
bangsa dari segala bentuk ancaman. Kemudian Pasal 5 Pertahanan
Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan
pertahanan. Berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara
telah diatur dalam pasal 6, disebutkan Pertahanan Negara
diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina
kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi
setiap ancaman.

c. UU Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Rl
Nomor 12 Tahun 2008.

UU Rl Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa semua
kekuasaan pemerintahan dilimpahkan ke kabupaten/kota kecuali 6
hal, yaitu peradilan, agama, fiskal/moneter, hubungan luar negeri
pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah
Daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola
wilayahnya, termasuk wilayah yang berbatasan dengan negara
tetangga. Maka dari itu peran pemerintah daerah khususnya
kabupaten/kota sangat besar dalam penentuan kebijakan dan
implementasinya. Mengacu pada undang-undang tersebut,
pengelolaan wilayah perbatasan darat Kaltara (Kabupaten Nunukan,