Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

yang besar kepada Kabupaten/Kota dalam mengelola daerahnya masing-
masing termasuk kabupaten yang memiliki tapal batas dengan negara lain.
Pemerintah pusat lewat Keraentrian Pembangnnan Daerah Tertinggal
menggulirkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat tertinggal termasuk wilayah perbatasan. Tetapi sampai saat ini
upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dalam
membantu daerah tertinggal. Demikian pula kabupaten-kabupaten yang di
dalamnya mencakup wilayah perbatasan mengembangkan program
pembangunannya lewat APBD Kabupaten yang masih terbatas.
Kebijakan pemerintah terhadap wilayah perbatasan yang masih belum
menunjukkan keadilan dan pemerataan memiliki pengaruh terhadap kondisi
keamanan sehingga menghambat pemberantasan narkoba yang dilakukan
oleh aparat yang bertugas di wilayah perbatasan dan masyarakat.

f. Gatra Ekonomi
Wilayah perbatasan negara secara ekonomi memiliki beberapa
permasalahan di bidang ekonomi sehingga tingkat kesejahteraan
masyarakatnya relatif rendali dan tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia
pada umumnya akibat adanya keterbatasan-keterbatasan, antara lain:
keterbatasan permodalan yang membuat daerah perbatasan tidak memiliki
modal cukup untuk mengembangkan ekonomi domestiknya. keterbatasan
akses ke lembaga keuangan, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan
pasokan energi, keterbatasan penggunaan teknologi. Katerbatasan-
keterbatan tersebut membuat ada warga di beberapa wilayah perbatasan
lebih memilih bekeija di negara tetangga.
Kondisi ekonomi yang rendah akibat berbagai keterbatasan tersebut
mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan
berbagai cara termasuk ikut serta dalam peredaran narkoba sehingga
menghambat pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan.

66