Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

profesional, caleg-caleg yang semakin mengakar pada konstituennya
dan Pemilu 2014 yang berkualitas diharapkan semakin dapat
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan legitimasi/
pengakuan masyarakat terhadap para pemimpin tingkat nasionalnya.

d. Peran Pemimpin Tingkat Nasional yang Diharapkan dalam
Meningkatkan Peran Manajemen Penyelenggara Pemilu.

Pemimpin tingkat nasional perlu melakukan penguatan peran
lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU/D, Bawaslu sebagai lembaga
pengawas, Polri sebagai lembaga pengamanan dan penegakan hukum tindak
pidana pemilu (dalam hal ini termasuk kejaksaan dan pengadilan), dan MK
sebagai lembaga hukum sengketa pemilu. Penguatan masing-masing
lembaga tersebut menyangkut peningkatan kualitas dan kuantitas SDM,
peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan metode penyelenggaraan
pemilu, dan efisiensi-efektivitas pendanaan pemilu-pemilukada. Kesemua
itu merupakan upaya untuk penguatan kapasitas dan peran manajeman
penyelenggaraan pemilu yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) KPU/D yang profesional dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pemilu tahun 2014 dan pemilu berikutnya yang berkualitas akan
terwujud jika KPU/D dapat menjadi lembaga penyelenggara pemilu
yang profesional serta menerapkan asas-asas pemilu sebagaimana
termaktub di dalam UUD Tahun 1945 dan UU Pemilu yang berlaku.
KPU/D yang profesional akan mampu melaksanakan tugasnya
dalam menyusun perencanaan {planning), pengorganisasian
{organizing), pelaksanaan {actuating), dan pengawasan (controling).
Maka KPU/D perlu didukung SDM yang memadai secara kuantitas
dan kualitas, memiliki sarana-prasarana yang tepat guna,
mengembangkan metode pelaksanaan pemilu yang efektif, serta
pembiayaan pemilu yang efektif, transparan dan akuntabel.

2) Pendataan penduduk yang akurat dan mutakhir. Salah
satu kendala yang belum kunjung tuntas dalam pelaksanaan pemilu

63