Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13
wakil gubemur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten,
wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih
oleh DPRD. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni
2005.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam pemilu,
sehingga secara resmi bemama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama
yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pemilukada
DKI Jakarta 2007.
Pada tahun 2011, terbit undang-undang barn mengenai
penyelenggara pemilihan umum yaitu UU No. 15 Tahun 2011. Di dalam
undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubemur
(Pilgub), Bupati (Pilbup), dan Wali Kota (Pilwalkot).
g. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM N 2010-1014.
RPJMN 2010-2014 merupakan tahap kedua dari RPJPN 2005-2025
yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Penyelenggaraan
Pemilu 2014 yang berkualitas yang diharapkan dapat menghasilkan para
pemimpin tingkat nasional yang berkualitas, akan menjamin keberlanjutan
RPJMN tahap kedua ini menuju tahap ketiga. Hal tersebut tercantum dalam
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPN dan RPJMN. Untuk mencapai sasaran RPJMN
2010-2014, arah kebijakan strategis nasional yang ditempuh antara lain:
1) Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin
kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat,
dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
15
