Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
52
3) Indonesia dapat memanfaatkan bentuk negara
kepulauan untuk membatasi tindakan anarkis dengan
menerapkan penegakan hukum yang tepat, cepat dan efektif
terhadap pihak-pihak yang terlibat.
4) Kualiias SDM penduduk Indonesia yang rendah dapat
memotivasi pemerintah meningkatkan kualitas SDM melalui
optimalisasi penegakan hukum terhadap tindakan anarkis.
5) Indonesia yang terus yakin akan dasar negara Pancasila
sebagai dasar negara akan menempatkan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum bagi penegakan hukum
terhadap konflik sosial dan tindakan anarkis.
6) Adanya instrumen hukum yang kuat dalam penanganan
tindakan anarkis akan memperkuat penegakan hukum terhadap
tindakan anarkis di Indonesia.
7) Perubahan perilaku sosial menjadi acuan bagi aparat
penegak hukum untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang
tepat dalam mengoptimalisasikan penegakan hukum terhadap
konflik sosial dan tindakan anarkis.
8) Kordinasi dan kerja sama aparat penegakan hukum
secara terpadu yang melibatkan semua unsur terkait akan
mendukung penegakan hukum terhadap konflik sosial dan
tindakan anarkis.
b. Kendala.
1) Penggunaan tindakan anarkis menjatuhkan Penguasa/
Presiden di negara-negara Timur Tengah dapat dijadikan model
dan dipraktekkan kelompok-kelompok tertentu mengganti
pemerintahan secara melanggar hukum (insconstitutional).
2) Konflik regional antar negara di kawasan, pemaksaan
kehendak terhadap agenda-agenda internasional, dan
maraknya produk-produk asing di pasar domestik dapat
