Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

Bisa dim engerti                                      Apakah kita akan m encapai 20%?

Ya, tap! mereka tidak hadir padahal seharusnya        Sangat mungkin sekali. Pada tahun 2008
datang ke sekolah. Pada 2004, sebuah survei di        Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
lebih dan 2.000 sekolah menemukan seperlima dari      pemerintah wajib memenuhi kewajiban memenuhi
para guru tidak hadir6. Artinya, lebih baik memiliki  20% alokasi APBN untuk pendidikan. Akan tetapi,
guru dalam jumlah lebih kecil tetapi dibayar lebih    selain pemerintah pusat, banyak hal tergantung
baik agar bisa meluangkan lebih banyak waktu di       pada pemerintah kabupaten. Saat ini, pemerintah
kelas. Hal tersebut semakin penting ketika anak-      kabupaten bertanggung jawab terhadap sekitar
anak bertambah usia dan melanjutkan ke sekolah        duapertiga pengeluaran publik untuk pendidikan
lanjutan pertama. Seperti diuraikan di atas.sekitar   dan menggunakan hampir seluruhnya untuk gaji
sepertiga anak-anak berhenti usai sekolah dasar.      guru. Pemerintah pusat masih mengendalikan
Sekali lagi, alasan utamanya mungkin terkait biaya.   hampir seluruh dana untuk sekolah dan ruang
Mengirimkan anak ke sekolah lanjutan bahkan           kelas baru. Selain itu, pemerintah pusat juga
lebih mahal, apalagi jika mereka diminta bekerja      memberikan beasiswa untuk membantu murid-
menambah penghasilan keluarga. Seorang anak           murid paling miskin. Menyusul kenaikan harga
dari keluarga miskin memiliki kesempatan 20%          bahan bakar pada 2005, pemerintah memulai
lebih kecil untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan     program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS
pertama ketimbang seorang anak dari keluarga          yangdiberikan berjumlah 25 dollar per anak/tahun
tidak miskin7. Namun, mencermati Gambar 2.5,          di jenjang sekolah dasar dan 35 dollar per anak/
anda bisa melihat bahwa terdapat perbedaaan           tahun di sekolah lanjutan pertama (atau setara
besar antar propinsi, terkait partisipasi di          dengan Rp. 340.000)
pendidikan lanjutan pertama. Di Nanggroe Aceh
Darussalam, misalnya, angkanya 78%, sedangkan         Apa yang bisa dilakukan dengan uang
di NTT hanya 43%.                                     tersebut?

Jadi, agar sem akin banyak anak sekolah,              Uang tersebut tidak diberikan kepada keluarga
kita harus menunggu keluarga menjadi                  murid, tetapi untuk sekolah agar tidak menarik
lebih sejahtera. Lagi-lagi persoalan                  biaya dari para murid. Meskipun terdapat
kem iskinan.                                          banyak masalah dalam memastikan bahwa dana
                                                      BOS disalurkan ke sekolah-sekolah yang tepat,
Tidak harus demikian. Pemerintah dapat                program BOS, yang mencakup seperempat dari
mengeluarkan anggaran lebih banyak sehingga           pengeluaran pendidikan pada 2006, nampaknya
orang tua murid tidak perlu menanggung biaya          dapat membawa perubahan yang berarti dalam hal
sekolah yang terlalu mahal. Sebelumnya,               pendanaan sekolah. Jadi dalam hal ini, tercapai
pemerintah kurang menyalurkan dana publik             kemajuan yang cukup baik. Selain itu, terkait
untuk pendidikan. Namun, beberapa tahun               gender, ada hal positif karena sekarang semakin
terakhir, alokasi untuk pendidikan termasuk untuk     banyak anak perempuan yang bersekolah. Coba
gaji guru, meningkat. Saat ini, jumlahnya sekitar     kita telaah tujuan ketiga MDG berikut ini.
17% dari total pengeluaran pemerintah8. Sebagai
perbandingan, jumlah tersebut adalah separuh          Terdapatdua indikatoryangrelevan. Pertama, untuk
pengeluaran Malaysia. Pemerintah pun bertekad         tingkat partisipasi di sekolah dasar, Indonesia telah
untuk tetap meningkatkan alokasi anggaran untuk       mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini,
pendidikan. Sebenarnya, Undang-Undang Dasar           kita dapat mencapai target 100% pada 2015.
dan UU tentang Pendidikan Nasional mensyaratkan       Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu
belanja negara yang cukup besar. Peraturan            proporsi anak yang memulai kelas 1 dan berhasil
tersebut menyebutkan, pada tahun 2009 paling          mencapai kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia,
tidak 20% dari anggaran pusat maupun daerah,          proporsi tahun 2004/2005 adalah 82%. Namun,
harus digunakan untuk pendidikan. Dan ini tidak       sekolah dasar berjenjang hingga kelas enam.
termasuk gaji para guru, yang proporsinya lebih dari  Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat
separuh anggaran saat ini. Tanpa gaji guru, proporsi  pencapaian hingga kelas enam. Jumlahnya adalah
tahun 2007 hanyalah sekitar 9%, sehingga untuk        77% dengan kecenderungan terus meningkat.
 mencapai 20% perlu kenaikan yang luar biasa.         Artinya, kita bisa mencapai target yang ditetapkan.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16